Berikut ini akan kami bagikan file Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya kepada anda semua. Adapun soal tesebut adalah sebagai berikut 1. Secara yuridis konstitusional, dasar negara Pancasila disahkan pada tanggal .... A. 29 Mei 1945 B. 17 Agustus 1945 C. 1 Juni 1945 D. 18 Agustus 1945 E. 22 Juni 1945 2. Wilayah perairan yang tidak boleh dimasuki perahu dari negara lain tanpa izin disebut .... A. ZEE B. Landasan kontinen C. Laut teritorial D. Laut pedalaman E. Laut bebas 3. Berikut negara yang berbatasan darat dengan Indonesia adalah .... A. Australia B. Thailand C. Filipina D. Singapura E. Papua Nugini 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1 Agresi 4 Misi kebudayaan 2 Pelanggaran wilayah 5 Pemberontakan Bersenjata 3 Sabotase 6 Penyebaran ideologi Dari pernyataan tersebut, yang termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan negara adalah A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 4, 5, dan 6 D. 2, 3, 4, dan 5 E. 1, 2, 5, dan 6 5. Berikut yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah .... A. Memutus perselisihan hasil pemilu B. Merencanakan undang-undang C. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir D. Menguji UU terhadap UUD E. Memutus sengketa kewenangan 6. DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Artinya, DPR melaksanakan fungsi-fungsi .... A. Keseimbangan B. Membuat perda C. Kontrol/pengawasan D. Budget/anggaran E. Legislasi 7. Anggota DPD merupakan perwakilan dari .... A. Partai politik B. Kabupaten C. Golongan profesi D. Provinsi E. TNI 8. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh .... A. Presiden dan DPR B. MA, MK, dan DPR C. Presiden dan Menteri D. DPR dan MPR E. MA, MK, dan KY 9. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota .... A. DPR dan DPD B. DPR dan DPA C. DPR dan DPRD D. DPD dan DPRD E. DPRD dan BPK 10. Sebelum UUD 1945 diamandemen, yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara adalah.... A. Rakyat B. Presiden C. MK D. MPR E. DPA 11. Hak DPR untuk dituntut di pengadilan karena pernyataan/ pendapat yang disampaikan dalam rapat disebut .... A. Interpelasi B. Inisiasi C. Angket D. Imunitas E. Menyampaikan pendapat 12. Berikut yang tidak termasuk syarat anggota Komisi Yudisial adalah .... A. Mempunyai pengalaman di bidang hukum B. Tidak pernah terjerat kasus hukum C. Memiliki integritas D. Terlibat dalam kepengurusan partai politik E. Kepribadian yang tidak tercela 13. Tujuan pemilukada adalah untuk memilih pemimpin di .... A. Daerah B. Provinsi C. Ibu kota D. Pusat E. Pulau 14. Setiap warga negara Indonesia tidak dapat memiliki hak untuk menjadi pemilih apabila .... A. Tidak terganggu jiwanya B. Memiliki KTP C. Belum menikah D. Dicabut hak pilihnya E. Berusia 17 tahun 15. Pernyataan berikut yang benar mengenai pemilu 1955 adalah .... A. Pemilu dilakukan untuk memilih parlemen B. Pemilu dimenangkan oleh PNI C. Pemilu ini menghasilkan Presiden pertama RI D. Pemilu dilakukan dengan mencontreng E. Pemilu untuk memilih Presiden Baca juga Soal UAS Sejarah Indonesia Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya 16. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik oleh .... A. Gubernur B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua DPRD D. Presiden E. Menteri Luar Negeri 17. Berikut yang bukan termasuk tugas sekretaris DPRD adalah .... A. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD B. Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD C. Menyelenggarakan administrasi keuangan D. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan E. Mengayomi adat istiadat 18. Teori kekuasaan negara yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif disebut teori .... A. Dwipraja B. Pancapraja C. Demokrasi D. Trias Politika E. Kekuasaan 19. Salah satu lembaga negara yang muncul setelah adanya amandemen UUD 1945 adalah .... A. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR B. Dewan Perwakilan Rakyat DPR C. Dewan Pertimbangan Agung DPA D. Badan Pemeriksa Keuangan BPK E. Komisi Yudisial KY 20. Lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden RI berdasarkan hasil pemilihan umum adalah .... A. MPR B. Mahkamah Agung C. DPR D. Mahkamah Konstitusi E. Komisi Yudisial 21. Salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut UNDP yang menekankan pada kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan adalah .... A. Transparansi B. Daya tanggap C. Berkeadilan D. Bervisi strategis E. Saling keterkaitan 22. Peran serta terhadap sistem politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah .... A. Memilih anggota DPR dalam pemilu B. Membentuk organisasi kemasyarakatan C. Menyebarkan isu-isu yang tidak benar D. Ikut kampanye salah satu partai politik E. Memberikan suara dalam pemilihan ketua OSIS 23. Berikut peran serta warga negara dalam sistem politik, kecuali .... A. Menyukseskan pemilihan umum B. Menjaga kondisi masyarakat tetap aman C. Menerima hasil pemilu dengan lapang dada D. Menyalurkan aspirasi sesuai peraturan yang ada E. Menegakkan demokrasi dengan mengabaikan hak asasi manusia 24. Kelompok yang khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup pada bidang yang luas disebut .... A. Pressure group B. Interest group anomik C. Interest group asosiasi D. Interest group institusional E. Interst group nonasosiasi 25. Cara penyaluran kegiatan politik yang bersifat normal disebut cara .... A. Modern B. Tradisional C. Sederhana D. Konvensional E. Nonkonvensional 26. Berikut yang bukan peran serta warga negara dalam sistem politik adalah .... A. Menerima hasil pemilu dengan lapang dada B. Menyalurkan aspirasi sesuai peraturan yang ada C. Menyukseskan pemilihan umum D. Menjaga kondisi masyarakat tetap aman E. Menegakkan demokrasi dengan mengabaikan hak asasi manusia 27. Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…. A. dipilih oleh partai politik B. dipilih langsung oleh rakyat C. pengangkatan kepala daerah D. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat E. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 28. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah … A. Peradilan/yustisi, B. Politik luar negeri C. Kebijakan pendidikan D. Pertahanan dan keamanan E. Moneter dan fiskal nasional 29. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan…. A. asas keterbukaan dan akuntabilitas B. asas otonomi dan tugas pembantuan C. asaa kepastian hukum dan demokrasi D. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan E. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan 30. Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk.... A. FederalMAK B. Serikat C. Monarki D. Kesatuan E. Negara bagian 31. Perhatikan data berikut 1. Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama 2. Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri 3. Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan 4. Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi 5. Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor.... A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 1 dan 5 D. 2 dan 4 E. 2 dan 5 32. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah.... A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007 E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 33. Peraturan daerah Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari.... A. MPR B. DPR C. DPD D. DPRD E. Presiden 34. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan..... A. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah. B. Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar. C. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. D. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah. E. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda. 35. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah … A. Peradilan/yustisi B. Politik luar negeri C. Kebijakan pendidikan D. Pertahanan dan keamanan E. Moneter dan fiskal nasional 36. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan…. A. asas otonomi dan tugas pembantuan B. asas keterbukaan dan akuntabilitas C. asaa kepastian hukum dan demokrasi D. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan E. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan 37. Setelah diadakannya amandemen UUD NKRI tahun 1945 di mana MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri dari .... A. DPR dan utusan daerah B. DPR dan utusan golongan C. DPR dan MPR D. MPR dan DPD E. DPR adn DPD 38. Perubahan struktur ketatanegaraan RI akibat diberlakukannya amandemen UUD NKRI tahun 1945 menyebabkan beberapa lembaga negara dikurangi maupun di tambah. Salah satu lembaga negara yang baru adalah MK yang memiliki tugas .... A. Menangani pelanggaran terhadap konstitusi B. Menangani pelanggaran HAM ringan m,aupun berat C. Membantu MA dalam menyelesaikan perkara tingkat kasasi D. Berkonsultasi dengan presiden dalam memberi amnesti dan abolisi E. Menyeleksi calon hakim agung 39. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani, merupakan pemahaman dari... A. Desentralisasi Politik B. Desentraslisasi Fungsional C. Desentralisasi kebudayaan D. Desentralisasi struktural E. Desentralisasi federasi 40. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut meliputi hubungan di bawah ini, kecuali... A. Wewenang B. Keuangan C. pelayanan umum D. Pembagian kekuasaan E. pemanfaatan sumber daya alam II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 1. Sebutkan bukti Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan sistem pembagian kekuasaan ! 2. Sebutkan Pasal dalam UUD yang mengatur kekuasaan Prsiden sebagai kepala pemerintahan! 3. Jelaskan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945? 4. Jelaskan yang Anda ketahui tentang pendapatan asli daerah! 5. Berikan contoh kasus kewarganegaraan ganda bipatride ! Kunci Jawaban 1. D 2. C 3. E 4. B 5. B 6. D 7. D 8. E 9. A 10. D 11. D 12. D 13. A 14. D 15. A 16. A 17. E 18. D 19. E 20. A 21. A 22. E 23. E 24. C 25. D 26. E 27. B 28. C 29. B 30. D 31. E 32. D 33. D 34. C 35. C 36. A 37. E 38. A 39. B 40. D ESSAY 1. Bukti Indnesia menganut pembagian kekuasaan a. UUD Negara RI 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/ badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan b. UUD Negara RI 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ / badan saja c. UUD Negara RI 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya 2. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan a. Pasal 4 ayat 1.” Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD’ b. Pasal 16 “ Presiden membentuk suatu dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang diatur dalam undang-undang c. Pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 3. Kebijakan guru, contoh a. menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam bentuk jasa, barang transportasi dan komunikasi b. melalui keahlian masing-masing menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif kreatif dan kompetetif c. kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama 4. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan jasa lain lain PAD yang sah. ……. Kebijakan guru untuk menganalisis jawaban siswa 5. Contoh seorang anak lahir di AS dengan asas ius soli sementara orang tuanya berkewarganegaraan RRC yang menganut asas ius sanguinis. sehingga anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda/ bipatride Demikianlah informasi mengenai Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya yang bisa kami sampaikan kepada anda semuanya.

terjawabdi dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk. Iklan Jawaban 3.7 /5 135 daniatykurniawan84 Jawaban :

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan manusia, karna sejatinya manusia tidak akan terlepas dari pendidikan. Pengembangan kajian pendidikanpun harus diseimbangi sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat sosial. karna pendidikan bagaikan eksperimen yang menjadi percobaan sepanjang masa. Generasi muda yang berperan sebagai Agent Of Change haruslah mampu berperan juga sebagai Agent Of Producer yang mampu menciptakan perubahan yang naufal syah putra mahasiswa pgsd Uhamka - Indonesia merupakan negara yang berpendidikan, namun kondisi pendidikan di Indonesia belum merata. Pendidikan yang belum merata menjadi permasalahan yang genting. Banyak penyebab yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata, diantara lain ialah faktor minimnya sumber daya masyarakat SDM, rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Banyak daerah diluar sana yang masih minim tentang pendidikan, terutama di daerah bagian timur pelosok sana, bahkan bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun juga rendahnya tenaga pendidik, sehingga memerlukan tenaga pendidik dari luar. Penyebab dari faktor kemiskinan anak anak yang masih dibawah umur yang membantu ekonomi keluarganya, sehingga menghambat pendidikannya. Oleh karena itu, pemerintah haruslah membuka mata memikirkan pentingnya untuk meratakan pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekelompok masyarakat di pelosok terpencil. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memperhatikan dengan bukti data UNESCO tahun 2000 tentang indeks pengembangan manusia Human development indeks yaitu merupakan komposisi dari peringkat kecapaian pendidikan. Baik pendidikan formal maupun hal yang harus diperbaiki di Indonesia. Baik dari pemerintah maupun masyarakat yang menjadi tokoh peran penting dalam perubahan pendidikan di Indonesia ini. Agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan mampu bersaing dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Dimulai dari sosialisasi masyarakatnya, mewajibkan belajar selama 12 tahun, memperbaiki kualitas guru, dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan ditempat tempat terpencil, terutama di sekolah yang berada di daerah pelosok-pelosok nur khoiriyah Mahasiswi PGMI 21 - UINSGD Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Wacana pemindahan ibu kota negara atau sering disebut IKN menjadi hal lumrah yang dilakukan suatu negara. Ibu kota sendiri merupakan pusat pemerintahan yang memiliki peran sebagai simbol dan representasi suatu negara, serta menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Dalam kurun 100 tahun terdapat setidaknya 30 negara yang sukses melakukan pemindahan ibu kota negaranya. Beberapa negara yang sukses dalam memindahkan ibu kota negara diantaranya Brazil, Malaysia, hingga Korea Selatan. Hal tersebut tentu saja menambah kepercayaan diri Indonesia dalam memantapkan wacana pemindahan ibu kota negara. Namun, di sisi lain tentu saja terdapat resiko kegagalan dari wacana pemindahan IKN ini yang mensyaratkan bahwa Indonesia harus melakukan pertimbangan yang matang dan mengutamakan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota negara. Gagasan pemindahan ibu kota tidak hanya muncul akhir-akhir ini saja, melainkan sudah ada sejak zaman kolonial dan belum benar-benar terealisasi hingga saat ini. Hingga memasuki tahun 2017 lalu, isu pemindahan ibu kota semakin hangat dengan meninjau dari aspek perencanaan, gagasan, dan payung hukum yang relatif lebih serius. Argumen utama dari wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia saat ini adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Gagasan ini tentu saja tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada pada Jakarta, melainkan juga akan memberikan dampak termasuk jika ditinjau dari segi ekonomi. 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar ibu kota negara. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya akan berdampak dalam jangka pendek, melainkan juga jangka menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, mulai dari pembangunan hingga pemindahan ibu kota negara akan mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah sekitar ibu kota negara. Kegiatan rumah tangga yang nantinya tercipta di wilayah ibu kota negara baru juga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berdampak pada perekonomian nasional. 2. Tambahan Inflasi Nasional Pemindahan ibu kota negara akan menyebabkan pertambahan inflasi nasional yang diproyeksikan minimal sebesar 0,3%. Pemindahan ibu kota negara akan menyebabkan pertambahan tekanan dari sisi permintaan. Provinsi lokasi ibu kota baru akan menerima inflasi seminimal mungkin apabila memiliki kesiapan infrastruktur. Selain infrastruktur yang harus dipersiapkan secara matang, keberagaman sektor produksi juga dibutuhkan untuk meminimalkan dampak inflasi akibat pemindahan ibu kota negara. 3. Menurunkan Kesenjangan antar Kelompok PendapatanPemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan yang tercipta antar kelompok pendapatan. Hal ini akan mempersempit adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi dan mewujudkan adanya pemerataan pendapatan. Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan mengakibatkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat meminimalkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun nasional. Meminimalisir kesenjangan pendapatan tidak hanya berdampak bagi sektor perekonomian melainkan juga akan menghindarkan masyarakat dari konflik sosial yang merupakan dampak dari ketimpangan pendapatan. 4. Peningkatan Lapangan KerjaMeskipun tidak dapat menghindari terciptanya inflasi, di sisi lain pemindahan ibu kota juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sekitar wilayah provinsi alternatif. Hal ini berdampak pada peningkatan tenaga kerja sehingga akan berdampak pada Produk Domestik Bruto PDB dan memiliki dampak positif terhadap pendapatan nasional. Selain itu, peningkatan lapangan kerja juga akan meminimalisir adanya pengangguran yang masih tergolong tinggi di Indonesia. Peningkatan lapangan kerja di wilayah ibu kota baru ini juga akan mengatasi ketidakmerataan pembangunan ekonomi yang selama ini cenderung berpusat pada daerah Jakarta dan sekitarnya. Akan tetapi sebaliknya, juga akan berpotensi menghilangkan dan menurunkan ekonomi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta menuju Kalimantan Timur memberikan dampak positif serta negatif yang tentu saja akan berimbas pada skala nasional. Pemindahan ibu kota dengan urgensinya mulai dari persiapan dalam menghadapi perubahan masa depan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, hingga kondisi Jakarta yang dirasa secara objektif tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara, sehingga dirasa perlu persiapan dan perencanaan yang matang agar mampu meminimalisir dampak-dampak yang tidak diinginkan. Pemindahan ibu kota ini juga perlu melibatkan peran publik dan masyarakat Indonesia sehingga mampu mengkaji perspektif secara menyeluruh dalam mempersiapkan pembangunan ibu kota negara yang dapat membawa Indonesia mewujudkan kesejahteraan serta pemerataan nasional. Lihat Kebijakan Selengkapnya

di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata